Pajak Penghasilan (PPh) dan Kebijakan Pemulihan Ekonomi
Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak demi mendukung pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Salah satu kebijakan terbaru adalah penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk individu dan badan usaha. Pemerintah mengubah struktur tarif untuk mendorong kewajiban perpajakan yang lebih adil dan progresif.
Badan Usaha besar akan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi, sementara untuk sektor UMKM diberikan insentif berupa pajak yang lebih rendah dan prosedur pelaporan yang lebih sederhana. Pemerintah juga memperkenalkan sistem tax amnesty yang lebih luas agar masyarakat dan perusahaan yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya dapat membayar dengan denda yang lebih rendah.
Pajak Karbon
Indonesia juga tengah mempersiapkan penerapan pajak karbon sebagai bagian dari komitmen negara terhadap perubahan iklim. Pajak karbon ini akan dikenakan pada emisi karbon dari perusahaan-perusahaan besar yang menghasilkan polusi. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung transisi ke ekonomi hijau, sekaligus mendongkrak pendapatan negara dari sektor lingkungan.
Pajak Digital
Di sisi lain, penerapan Pajak Digital menjadi isu besar di Indonesia. Terutama menyangkut platform digital internasional seperti Amazon, Google, dan Netflix yang menawarkan layanan di Indonesia namun belum secara optimal berkontribusi pada pajak negara. Pemerintah Indonesia menargetkan perusahaan digital asing untuk membayar pajak atas keuntungan yang mereka dapatkan dari transaksi yang terjadi di Indonesia. Ini juga sejalan dengan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan pada barang dan jasa digital, yang mulai berlaku pada 2020.
E-Filing dan Kemudahan Administrasi
Penerapan sistem e-filing juga terus digalakkan, dengan tujuan untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak secara online. Masyarakat diharapkan semakin terbiasa dengan teknologi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, DJP terus memperkenalkan aplikasi pajak yang lebih user-friendly untuk memudahkan wajib pajak, khususnya dari kalangan milenial dan Gen Z, dalam memahami dan menjalankan kewajiban pajak mereka.
Dampak Pandemi terhadap Pajak
Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai insentif dan relaksasi pajak selama pandemi, penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh dampak ekonomi dari pembatasan aktivitas sosial, meskipun mulai ada pemulihan pada sektor tertentu, seperti perdagangan online dan sektor teknologi.
Secara keseluruhan, pemerintah terus berupaya menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan kebutuhan pendapatan negara, dengan tetap menjaga stabilitas fiskal melalui kebijakan perpajakan yang progresif dan adil.
